JAKARTA - Intervensi pemerintah pada partai politik pernah terjadi di era orde baru. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meyakini, cara yang dilakukan pemerintahan mantan Presiden Soeharto atau orde baru (orba) jauh lebih beradab dari pada pemerintahan Jokowi.
Politisi Partai Gerindra ini mengecam sikap Menkumham, Yasonna Laoly yang melakukan intervensi dalam konflik Partai Golkar, Menurutnya, pemerintah telah memihak kubu Agung Laksono dengan mengeluarkan SK pengesahan Partai Golkar hasil Munas Ancol.
"Itu (intervensi pemerintah) pernah terjadi di masa orba. Bahkan cara orba lebih beradab dalam melakukan pengintervensian," kata Fadli di Gedung DPR RI, Selasa (24/3/2015).
Menurutnya, intervensi yang dilakukan pemerintah pada parpol bisa saja meluas, tidak cuma terjadi pada partai pohon beringin. "Bisa meluas, kan sekarang saja dua masalah di Golkar dan PPP. Ulah dari Menkumham ini bisa terjadi juga ke lain-lain. Sangat bahaya," terangnya.
Karenanya, ia menyebut bahwa apa yang terjadi saat ini sebagai pelemahan demokrasi. Sebab, pada dasarnya pemerintah tidak punya hak untuk melakukan intervensi pada parpol.
"Ini kan saya kira akan sangat mengganggu demokrasi kita. Ini preseden buruk dalam praktik demokrasi kita. Kongres, munas, atau muktamar, adalah musyawarah tertinggi di parpol. Itu kan forum tertinggi ambil keputusan termasuk tentukan AD/ART dan lain lain. Jadi, bayangkan ini libatkan jutaan orang dampaknya masif dan terstruktur dan sistematis," bebernya.
Jadi, sambungnya, kalau tiba-tiba ada intervensi siapa pun kadernya juga akan tahu. "Itulah peserta peserta tiba tiba ada tempat lain yang bukan orang itu kemudian dinyatakan sebagai satu kongres yang sah. Ini bahaya. Seolah mengikuti prosedur pura-pura bodoh, tapi dia sedang gergaji demokrasi. Ini dampaknya ke pemerintah," pungkasnya.
(okezone.com)
0 comments:
Post a Comment