AKARTA - DPR RI tidak setuju dengan wacana sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu pencabutan hak kewarganegaaan WNI yang bergabung dengan ISIS. Wakil rakyat meminta Presiden perlu berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan Perppu.
"Kenapa harus ada Perppu ISIS atau Perppu yang lain, saya kira selama masih bisa kita tangani, hadapi dengan perangkat yang ada. Saya rasa lebih bagus gunakan itu," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Fadli menganjurkan kepada Jokowi sebaiknya menggunakan perangkat keamanan yang ada sebelum menerbitkan Perppu soal pencabutan kewarganengaraan WNI yang bergabung dengan kelompok radikal, termasuk ISIS. Perlu juga kiranya, Jokowi beserta jajarannya melakukan konsultasi dengan DPR sebelum mengeluarkan Perppu tersebut.
"Tentu saja (konsultasi dulu). Nanti kan dihadapkan di DPR diterima atau tolak," terangnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhi mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk mencabut kewarganegaraan terkait maraknya WNI yang pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.
Dengan begitu, antisipasi terhadap perkembangan ajaran ISIS ke Indonesia bisa dicegah karena mereka yang sudah bergabung dengan ISIS, tidak bisa kembali ke Indonesia dengan bebas.
(okezone.com)
0 comments:
Post a Comment